oleh

Defisit Neraca Perdagangan, Sebuah Opini Muslim Arbi

Defisit Neraca Perdagangan. Oleh: Muslim Arbi, Koordinator Indag Watch

Defisit neraca perdagangan selama ini tak bisa di elakkan. Padahal gonta-ganti mentri telah di lakukan berkali-kali.

Sejak awal bentuk kabinet Indonesia Kerja. Jokowi pasang Rahmat Gobel sebagai Mentri Perdagangan, lalu di copot, kemudian di angkat Thomas Lembong, tapi Lembong kemudian di ganti lagi dengan Enggartiasto Lukito. Mentri Perdagangan yang berlatar belakang Pengusaha Real Estate, sebagai ketua REI.

Meski sudah gonta ganti mentri perdagangan yang selama kabinet mantan walikota solo yang berlatar belakang pengusaha mebel ini tidak membantu juga membalikkan defisit perdagangan.

Lalu publik bertanya; apa nya yang salah? Apakah Jokowi yang berlatar belakang pengusaha mebel yang bergelut dalam dunia usaha ekspor impor itu memang tidak paham dunia perdagangan luar negeri?

Padahal perdagangan luar negeri itu terkait dengan usaha mebel yang pernah di lakoni jokowi. Dan itu adalah basik skill nya. Ko ga sanggung membuat kebijakan untuk menutup defisit neraca perdagangan selama ini? Dan ini sebagai basik skill Jokowi saja gagal.

Apalagi dengan memilih mentri yang berlatar dunia usaha real estate dan politisi nasdem. Salah satu anggota koalisi pemerintah.

Diantara yang perlu dipertanyakan soal defisit perdagangan ini, apa saja kinerja yang telah di buat Enggar mantan Anggota Dewan Partai Golkar ini untuk benahi Defisi Perdagangan selama ini?

Padahal dari progres yang di baca dari Info Perdagangan yang beredar secara interen di kementrian di Jln Ridwan Rais itu, banyak sekali lakukan perjanjian dagang dengan sejumlah negara mitra.

Dan segala bentuk perjanjian dan macam-macam itu pasti memerlukan biayai besar dari APBN bukan? Lalu hasil nya mana? Ko neraca perdagangan kita defisit terus? Mana hasil Trade Expo Indonesia 2016 dan 2017 yang menggerus anggaran negarq besar itu?

Soal penggunaan anggaran untuk lakukan perjanjian dengan sejumlah negara itu tentu nya besar sekali. Maka BPK perlu lakukan audit atas itu. Karena antara anggaran yang keluar dan hasil yang di capai ko ga terlihat jelas. Perjanjian-perjanjian dagang dengan mitra negara-negara luar itu tidak dapat mengdongkrak neraca perdagangan agar tidak terjadi defisit.

Dalam defisit perdagangan ini; publik akan menilai. Dalam hal basik saja jokowi gagal. Gagal menaikkan perdagangan luar negeri dan gagal memilih mentrinya yang urus dagang.

Loading...

Baca Juga