FOKUSBERITA.ID – Gerakan Pemuda Islam (GPI) menyatakan menolak pelaksanaan Pilkada Serentak yang rencananya digelar pada 9 Desember 2020. Mereka meminta Presiden Jokowi membuat pernyataan akan bertanggungjawab jika ada nyawa rakyat melayang karena covid-19 pada pelaksanaan Pilkada tersebut.
GPI menggelar Konfrensi pers “Tunda Pilkada Demi Nyawa Rakyat Indonesia” di Menteng Raya 58 Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2020). Dalam konfrensi tersebut hadir Sekjen GPI Diko Nugraha, Wakil Direktur LBH GPI Dedi Umasugi, Dewan Syuro GPI Ustad Tasrip dan Pimpinan Brigade GPI Laode Alfan.
Sekjen GPI memaparkan, pihaknya menolak Pilkada Serentak digelar di tengah pandemi covid-19. Pelaksanaan tersebut, menurut Diko, jelas-jelas melanggar protokol kesehatan. Padahal pemerintah sendiri yang membuat aturan tersebut.
“Jangan sampai selama ini rakyat sudah patuh dengan protokol kesehatan justru malah pemerintah itu sendirilah yang melanggar,” kata Diko.
Ia mengingatkan Jokowi, menlindungi kepentingan rakyat yang utama yakni hak atas nyawa adalah amanah konstitusi. Ia menduga ada kepentingan lain yang mendorong pilkada harus dilaksanakan di saat pandemi.
“Presiden Jokowi jangan mengikuti pesanan yang berkepentingan tapi malah mengorbankan rakyat. Rakyat di tuntut tertib tapi malah pemerintah yang melanggar. Pokoknya GPI menolak dilaksanakan Pilkada. Demi kemaslahatan rakyat indonesia,” ujar Diko.
Sementara itu Wakil Direktur LBH GPI Dedi Umasugi menyebutkan, ada 270 daerah yang akan melaksanakan pikada. Dari jumlah tersebut, 48 calon kepala daerah terindikasi covid-19. Ia menekankan, hingga saat ini wabah Covid-19 di Indonesia belum tertangani dengan baik.
Karenanya, demi kemanusiaan, LBH GPI meminta untuk menghentikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Jika dipaksakan, maka harus ada statemen Presiden Jokowi yang menjamin tidak akan ada korban.
“Harus ada statemen dari Presiden Jokowi baru bisa melaksanakan Pilkada. Demi nyawa masyarakat Indonesia. Karena nyawa tidak ada yang jual,” ujar Dedi kepada awak media.
Penegasan juga dikatakan oleh Laude Alfan yang juga menolak adanya Pilkada Serentak. Ia mengingatkan, pilkada ini bukannya memberi kebaikan, justru akan membunuh rakyat. Ia juga mengatakan, Presiden bertanggung jawab atas korban covid-19 yang telah berjatuhan di indonesia.
“Pemerintah yang buat aturan, mereka juga yang melanggar. Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas korban covid-19 yang telah berjatuhan di Indonesia,” pungkasnya. (ANW)
