oleh

Komisi II DPRD Kapuas Pelototi PBS Kelapa Sawit Yang Nakal

FOKUSBERITA.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas saat ini sedang memelototi Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang belum memenuhi kewajibannya. Perhatian ini khususnya untuk PBS kelapa sawit yang beroperasional di wilayah Kabupaten Kapuas.

Hal ini ditandai dengan disambanginya beberapa PBS oleh Anggota Komisi II bersama Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah di daerah pasang surut pekan ini.

Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kapuas dan Ketua Komisi II DPRD Kapuas Syarkawi H Sibu serta Wakil Ketua Komisi II DPRD Kapuas Algrin Gasan ini, dalam rangka memantau beberapa hal penting.

Seperti konsistensi dan kepatuhan perusahaan sawit terhadap Undang-Undang (UU) Pengaturan dan Pengelolaan Lingkungan, Amdal, RPL/RKL, Pengelolaan Limbah kebun sawit, serta pabrik sawit.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas Algrin Gasan, ini penting dipantau di lapangan. Karena berhubungan dengan masyarakat di sekitar PBS, dan jika tidak dilaksanakan oleh perusahaan akan sangat berbahaya dampaknya bagi manusia serta lingkungan hidup.

“Juga UU atau Peraturan Presiden tentang CSR, perusahaan berkewajiban membantu masyarakat di sekitar perusahan di sektor infrastruktur, sarana prasarana pendidikan, kesehatan, keagamaan serta lainnya,” kata pria yang karib disapa Algrin ini, Sabtu (14/12/2019).

Kemudian ia menyebutkan, yang tidak kalah penting, juga tentang Plasma. Intinya perusahan wajib membangun plasma seluas 20 persen dari luasan ijin kebunnya.

Lalu, lanjutnya, kontribusi perusahan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Kabupaten Kapuas dari sektor pajak, retribusi daerah dan sektor lainnya. Kontribusi mengentaskan pengangguran seperti memperkerjakan tenaga kerja lokal.

Terkait beberapa poin tersebut, legislator dari Partai Golkar ini mengaku, sudah ada beberapa perusahaan yang menjalankannya. Tetapi itu diharapkan terus dilakukan dengan konsisten, sepanjang perusahaan masih beroperasi. (Robby)

Loading...

Baca Juga