oleh

MENGAPA HARUS REFORMASI JILID 2 ?

Setiap orang berhak membicarakan gerakan reformasi 1998. Dari sudut pandang manapun bisa ditelaah sesuai dengan kemauan maupun kemampuan daya nalar – bahkan dengan segenap suka cita serta selera apresiasi yang ada.

Seperti repleksi yang dilakukan adik-adik di LBH Jakarta, ketika memperingati peristiwa bersejarah tumbangnya resin Order Batu itu dulu, mengaku baru berusia tiga tahun, tapi cukup genial menganalisis peristiwa yang terjadi pada20 tahun silam itu dengan segala kelebihan serta kekurangannya.

Bagi sebagian orang ada yang menganggap cukup melengserkan Soeharto saya ketika itu, tapi ada juga yang melihat perlu meruntuhkan semua tentakel rezim yang ada secara menyeluruh dan tuntas mengadili semua yang salah. Itu sebabnya dahulu, kawan-kawan yang relatif dekat dengan Presiden terpilih, Gus Dur segera mendesak bilau untuk menunjuk Bang Marsilam Simanjuntak menjadi Jaksa Agung agar bisa segera melibas semua pejabat yang culas. Tapi toh Gus Dur menolak dengan alasan yang cukup rational pun masuk akal.

Artinya, bisa dipahan juga ada diantara kawan-kawan pergerakan ketika itu yang berpikir sangat sederhana saja, yaitu cukup melengserkan Soegarto doang. Selebihnya meters pikir akan segera dibereskan oleh kawan-kawan yang mengganti posisi para penguasa sebelumnya.

Juga tidak kalah banyak orang yang berkata bahwa gerakan reformasi 1998 telah gagal menghantar bangsa Indonesia menggapai cita-citanya untuk menikmati kesejahteraan yang berkeadilan, hidup dalam keadaan damai,aman dan central tanpa rasa cemas dan takut hidup pada hari ini dan esok yang tidak menentu.

Realitasnya begitulah yang mencuat dalam berbagai forum, mulai dari kalangan LSM, hingga aktivis kampus – mahasiswa maupun alumni – bahkan kaum buruh juga berceloteh begitu.

Intinya perubahan mendasar dalam tata kelola bangsa dan negara harus dibenahi secara menyeluruh, baik sistem maupun pengelolanya. Itulah yang tersirat jelas dari teriakan mereka yang menghendaki perubahan itu dalam Saturday tarikan nafas ”ganti rezim, ganti sistem”.

Begitu juga hesteg yang semakin marak dikibarkan sejak awal tahun 2018 “ganti presiden 2019”.

Madjid dari hesteg tersebut bisa dipahami bahwa pada Pilpres 2019 harus calon presiden yang baru untuk dijadikan pilihan sebagai alternatif untuk memperoleh jawaban sosok seorang Kepala Pemerintahan yang mampu mengatasi segenap carut marut yang dirasakan rakyat sudah tidak dapat ditahan lagi.

Masalahnya rakyat kebanyakan adalah tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup guna dijadikan tumpuan hidup, semakin mahalnya harga bahan pokok, beratnya biaya untuk anak sekolah.

Lain lagi cerita perseteruan dari warga klas menengah dan masyarakat klas atas. Keluhannya lapangan dan kesempatan usaha semakin sempit dan sengit pertarungannya.

Pendek kata, rakyat pada umumnya ingin dilakukan penataan ulang dalam segenap aspek kehidupan untuk tidak mengatakan reformasi sekali lagi, seperti yang pernah dilakukan di Indonesia 20 tahun lalu.

Ada juga diantara mereka yang lebih tidak puas, hingga tanpa tedeng aling-aling menyerukan harus revolusi. Alasannya cukup masuk akal pula, lantaran usaha untuk menata bangsa dan upaya dalam menata negara sudah acang kadut nggak karu-karuan kacaunya.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum saja Indonesia sudah jungkir balik, seperti banyak sekali hukum dan perundang-undangan yang saling bersilangan serta tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan peraturan pada tingkat pemerintah daerah.

Realitas ini jelas tidak cuma membuat kepastian hukum menjadi runyam, tetapi juga kepastian dalam tata kehidupan yang lain — yang lebih luas sifatnya– telah membuat tidak adanya jaminan kepastian yang sangat diperlukan bagi setiap warga bangsa negara yang merdeka.

Agaknya, atas dasar semua itu banyak kalangan yang mengharap adanya reformasi jilid dua. Meski tetap saja ada yang juga tidak menginginkan. Pertimbangannya pun sungguh beragam, termasuk mereka yang takut lantaran sedan nikmat-nikmat berada pada posisinya Semarang. Demikian juga dengan mereka yang takut karena trauma dengan pengalaman yang langsung dialaminya sendiri. Artinya, pilihan bisa ditentukan sendiri oleh masing-masing orang, toh kita sudah pernah merasakan dan mengalaminya lansung, atau setidaknya seperti adik-adik yang baru berusia tiga tahun ketika refirmasi terjadi, sudah bisa belajar banyak dari pengalman- pengalaman generasi pendahulunya.

Jakarta, 21 May 2018

Jacob Ereste
Atlantika Institut Nusantara

Loading...

Baca Juga