oleh

Mudik Dilarang, Impor TKA Diperbolehkan. Opini Azrina Fauziah

Mudik Dilarang, Impor TKA Diperbolehkan. Oleh: Azrina Fauziah, Aktivis Dakwah dan Member Komunitas Pena Langit.

Saat rakyat tak diperbolehkan untuk beraktivitas di luar rumah, diterapkannya PSBB hingga dilarang mudik. Pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang melawan akal waras kita. Bagaimana tidak, ditengah pandemi yang menelan banyak korban positif covid-19 hingga mencapai 12 ribu, pemerintah malah mengizinkan 500 TKA untuk datang ke Indonesia.

Hal ini dilansir dari wartaekonomi.co.id, Kementrian Ketenagakerjaan mengaku tidak bisa menolak kedatangan 500 TKA asal China yang telah diajukan oleh dua perusahaan nikel yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel.

Kabar ini tentu mendatangkan penolakan dari berbagai pihak. Dimulai dari Gubernur Sulawesi Tenggara, DPRD sampai DPR RI atas kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Politisi partai Gerindra, Fadli Zon menyampaikan bahwa dirinya menolak datangnya 500 TKA asal China ke Sulawesi Tenggara.

“Sungguh keterlaluan masih memasukkan TKA China di tengah pandemi Covid-19. Ini menghina akal waras saya. Memangnya tak ada pekerja atau buruh kita yang bisa melakukan pekerjaan itu. Ini bertentangan dengan semangat PSBB dan karantina apalagi dari negara sumber virus corona. Dukung pak gubernur”. Tulisnya (wartaekonomi.co.id).

Sikap pemerintah Indonesia ini jelas mengungkap keberpihakannya kepada pengusaha daripada kepentingan rakyatnya. Terbukti semenjak kepemimpinan Presiden Jokowi hubungan Indonesia dengan China semakin mesra termasuk dalam masalah impor TKA pun Indonesia tak mampu untuk menolak. Kebijakan ini tak lepas dari pengaruh investasi China melalui perjanjian belt road initiative (BRI) yang mengikat Indonesia. hal ini membuat Indonesia tak miliki kuasa bahkan cenderung lembek bila berhadapan dengan kepentingan China.

Sistem ekonomi kapitalisme yang dibawa pula oleh China berhasil membuat beberapa negara berkembang tak berdaya dan tak berdaulat. Sistem ekonomi ini mudah untuk dikuasai oleh pemilik modal yang akan memberikan imbas kedzaliman kepada rakyatnya sendiri.

Hal ini kontras dengan Islam. Islam memandang bahwa kebutuhan mendasar rakyatnya harusnya dipenuhi. Negara akan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan termasuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi laki-laki baligh. Jika rakyat tidak memiliki modal berniaga negara akan menawarkan kerjasama baik kepada muslim maupun non muslim. Bahkan negara menjamin rakyat dengan hibah kepada rakyat, hal ini bisa berupa tanah mati yang tidak dikelola lebih 3 tahun yang diberikan kepada rakyat untuk dikelola menjadi tanah produktif atau dengan mekanisme lain.

Sedangkan untuk kebutuhan seperti pendidikan dan kesehatan, negara akan menjaminnya dengan gratis tanpa memandang ras dan agama. Semua warga negara khilafah mendapat jaminan yang sama. hal ini mudah diwujudkan sebab khilafah akan mengelola kepemilikan umum yaitu SDA dengan pengelolaan yang mandiri dan berdaulat tanpa intervensi asing. Perwujudan kesejahteraan tadi hanya dapat diterapkan dalam bingkai kepemimpinan islam yang mampu menjamin kebutuhan rakyat secara adil. Waallahu a’lam bishowab

Loading...

Baca Juga