oleh

Penanganan Covid-19 di Raja Ampat Tanpa Libatkan Wartawan?

700 Covid FB

FOKUSBERITA.ID – Sejumlah wartawan yang bertugas meliput penanganan covid-19 di Raja Ampat mengaku pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Raja Ampat terkesan tidak ingin melibatkan media dalam setiap kegiatan penangan wabah covid-19. Sebagian besar wartawan akhirnya memutuskan untuk mengalihkan liputannya ke kabupaten dan kota Sorong Papua Barat.

Kabar ini dibenarkan oleh seorang wartawan media Papua yang meminta disamarkan dengan nama Andi. Ia pun menjelaskan kondisi kabupaten Raja Ampat yang merupakan kabupaten dengan wilayah yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Dalam setiap peliputan, wartawan Raja Ampat harus berkelompok atau berkoordinasi dengan Pemda setempat. Hal ini untuk menghemat biaya yang ahrus dikeluarkan dalam setiap peliputan yang dilakukan.

“Tolong difahami, kabupaten Raja Ampat itu daerah kepulauan. Jika kami harus meliput lintas distrik atau bahkan desa, kami harus naik perahu atau kapal. Jadi kami harus selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan lain, atau dengan Pemda. Karena biayanya liputan sebuah berita disini mahal sekali,” kata Andi saat dihubungi melalui percakapan selular, Senin (4/5/2020).

Ia melanjutkan, keputusan tersebut diambil setelah dirinya berkoordinasi dengan Kabag Humas Pemda Raja Ampat Harun Matafi beberapa waktu lalu. Harun menjelaskan bahwa pihak Pemda tidak bisa mengajak wartawan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan covid-19, karena kekurangan Alat Pelindung Diri (APD).

“Kata pak Harun, kalau wartawan mau liputan, cukup lihat di media center Raja Ampat saja. Kan tidak bisa begitu. Kami tidak bisa mentah-mentah memberitakan sesuatu tanpa cek dan ricek. Itu kan kode etik kami selaku wartawan. Kalau ternyata kenyataan di lapangan berbeda bagaimana? Kami beban moral juga,” ujar Andi.

Ia menambahkan, mengenai keterbatasan APD, Andi merasa alasan tersebut terkesan dibuat-buat. Menurutnya, kewajiban untuk menyediakan APD bagi wartawan adalah kewajiban Pemda setempat.

“Itu kan sudah disampaikan banyak pihak. Kominfo pusat, Dewan pers, Gugus Tugas Covid-19. Intinya, peran penting wartawan untuk menginformasikan update covid-19 di suatu daerah, wajib diperhatikan. Masyarakat berhak tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait covid-19 ini,” tegasnya.

Sementara itu Heri (nama samaran) mengaku dengan terpaksa menggunakan media center Raja Ampat sebagai bahan pembuatan berita. Ia mengaku tidak punya pilihan lain jika ingin selalu update terkait perkembangan penanganan covid-19 di Raja Ampat. Namun ia mempertanyakan keputusan Kabag Humas Pemda Raja Ampat untuk tidak melibatkan wartawan. Ia mengaku pernah ditegur oleh Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati saat tidak meliput sewaktu Gugus Tugas Covid-19 Raja Ampat melakukan kegiatan.

700 Covid FB

“Adik, kenapa kamu tidak meliput? Waktu saya jawab tidak diajak, Bupati bilang tidak mungkin. Karena semuanya sudah disiapkan oleh Pemda Raja Ampat. Anehnya, beberapa hari kemudian saya tanya ke pak Harun, jawabnya karena Raja Ampat kekurangan APD,” kata Heri.

Tidak dilibatkannya wartawan dalam kegiatan Gugus Tugas Covid-19 juga diakui Abi salah satu wartawan media nasional yang bertugas di Papua Barat. Ia mengaku sering melakukan peliputan di Raja Ampat, namun karena wartawan tidak dilibatkan lagi, maka ia memilih melakukan peliputan di luar wilayah Raja Ampat.

“Protokolnya sudah jelas. Kalau tanpa APD, saya pilih tidak meliput. Tidak ada berita yang lebih berharga daripada nyawa. Sesuai dengan standar operasional prosedur,” katanya.

Menurutnya, pemerintah telah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk penanganan Covid-19 di setiap daerah. Wartawan hadir tidak hanya menginformasikan perkembangan penanganan covid-19 saja. Namun juga sebagai instrumen pengontrol dalam realisasi anggaran tersebut. Karenanya, Abi menyayangkan pernyataan Kabag Humas Raja Ampat untuk menjadikan media center Raja Ampat sebagi satu-satunya sumber informasi.

“Jika kemerdekaan pers terus dikekang maka sudah pasti demokrasi yang kita agungkan ini akan cacat dan tidak berdiri kokoh,” ujar Abi.

Kendati tidak dilibatkan dalam satgas pencegahan penyebaran Covid-19, namun Abi mengajak rekan-rekan wartawan di Papua Barat untuk tetap meliput dengan segala keterbatasan yang ada.

“Paling tidak, kita bisa melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19 di Raja Ampat,” tandasnya. (HSG)

Loading...

Baca Juga