oleh

Menakar Peran Pemerintah Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak

Menakar Peran Pemerintah Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak. Oleh: Yuni Damayanti, Pemerhati Sosial.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunagan Anak (DP3A), mencatat jumlah kasus kekerasan anak di Kabupaten Buton sepanjang tahun 2020 mencapai tiga kasus. Dari ketiga kasus tersebut, satu di antaranya kasus kekerasan seksual anak di bawah umur. Sementara dua lainnya merupakan kasus penganiayaan.

Terkait itu, Kepala DP3A Kabupaten Buton Ilham Habo Nibu mengatakan bahwa sudah dibentuk UPTD yang menangani hal tersebut, termasuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

Ilham habo juga mengimbau masyarakat Kabupaten Buton, khususnya para orang tua, untuk memberikan perhatian lebih kepada anaknya, guna meminimalisir tindak kekerasan. Ia pun mengatakan bahwa hal itu akan berdampak pada mental anak, kejiwaan anak, padahal anak merupakan generasi penerus, generasi muda bangsa (Baubaupost.com, 19/05/2020).

Selain di Kabupaten Buton kasus kekerasan terhadap anak terjadi di beberapa daerah lainnya di Sultra. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A-PPKB) Propinsi Sulawesi Tenggara mencatat beberapa kasus kekerasan anak dan perempuan dalam kurun waktu 2019.

Kepala Dinas P3A-PPKB Andi Tenri menyampaikan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaporkan sebanyak 124 kasus, 97 kasus melalui SIMPONI PPA dan 27 kasus melalui laporan masyarakat pada UPTD PPA. Berdasarkan data kekerasan tehadap anak, paling banyak terjadi di Kabupaten Konawe yaitu sebanyak 19 kasus. Ia mengatakan bahwa empat kasus anak laki-laki dan 15 kasus anak perempuan. Kota Kendari di peringkat kedua dengan 18 kasus, 4 kasus pada anak laki-laki, 14 kasus pada anak perempuan (Inilahsultra.com, 26/02/2020).

Tingginya angka kekerasan terhadap anak ini sangat memprihatikan. Sebab, anak-anak adalah makhluk kecil yang lemah butuh perlindungan dari semua pihak. Anehnya kekerasan terhadap anak justru sering terjadi di dalam rumahnya sendiri dan pelakunya adalah orang tuanya. Padahal di sini orang tua berperan sangat dominan untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak, dengan memberikan pengawasan terhadap anak tersebut. Orang tua pun seharusnya menyadari dampak buruk secara psikologis bagi anak untuk jangka pendek dan panjang.

Begitu pula kekerasan yang terjadi pada anak di sekolah, yang mana pelakunya adalah tenaga pendidik. Hal ini sangat miris karena tenaga pendidik seharusnya mampu mengontrol emosionalnya dan menyadari bahwa anak-anak adalah calon generasi penerus bangsa. Mereka adalah aset yang harus dijaga dan dibina dengan baik agar kelak mereka memiliki karakter sebagai pemimpin bukan justru mencetak mereka menjadi barbar.

Menurut presiden Joko Widodo setidaknya ada tiga upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah meningkatnya angka kekerasan terhadap anak. Pertama, memprioritaskan pencegahan kekerasan dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Aksi pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya, kampanye, sosialisasi, edukasi publik yang menarik dan memunculkan kepedulian sosial. Kedua, membenahi sistem laporan dan layanan pengaduan kekerasan terhadap anak. Ketiga, melakukan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap anak, agar dapat diproses cepat, terintegrasi, dan komperehensif (Hukumonline.com, 13/01/2020).

Dari itu, anak yang merupakan amanah yang diberikan Allah swt kepada hambanya, kelak orang tua akan dimintai pertanggungjawaban dalam mendidik dan mengasuh anaknya di hadapan Allah swt. Sehingga orang tua wajib memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi, Rasulullah saw. bersabda “Tiada suatu pemberian pun yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik”.

Karenanya Islam secara tegas dan jelas mengajarkan tentang perlindungan anak dan melarang terhadap adanya kekerasan pada anak. Generasi yang tangguh dan berakhlak mulia adalah tujuan akhir dari pendidikan yang diterapkan oleh pendidikan Islam. Pendidikan yang dimaksud dalam Islam bukanlah pendidikan di lingkungan sekolah (formal) saja, melainkan segala bentuk tingkah laku yang dilihat oleh anak dan memiliki potensi untuk ditiru oleh anak.

Dalam salah satu hadis dikatakan “Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat ketika mereka berumur tujuh tahun. Pukullah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun mereka tetap enggan melaksanakan salat”.

Dari hadis tersebut seolah bertentangan dengan dengan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam mendidik anak tidak diperbolehkan adanya hukuman/kekerasan fisik pada anak. Namun, adanya hadis ini bukanlah semata mata tanpa alasan yang jelas. Hukuman fisik yang diberikan bukanlah hukuman yang mampu menimbulkan efek trauma dan cidera pada anak. Hukuman fisik secara berlebihan juga bukan cara mendidik yang baik.

Kekerasan dalam Islam tidak tidak diperbolehkan sejauh tidak sesuai dan melebihi batas. Karena kekerasan hanya digunakan sebagai langkah akhir yang ditempuh orangtua. Kekerasan juga hanya digunakan untuk mendidik bukan tujuan menghukum tanpa dasar yang jelas, tanpa alasan dan tanpa adanya ilmu. Justru jika anak dibiarkan bebas tanpa kontrol orangtua, maka akan berdampak buruk bagi anak. Anak akan bertindak semaunya sendiri, melupakan rasa hormatnya kepada orangtua, masuk dalam pergaulan bebas, dan akan timbul sifat-sifat lain yang justru tidak diinginkan oleh orang tua.

Oleh sebab itu, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan melalui dua arah, yaitu pemerintah dan masyarakat. Dari sisi pemerintah haruslah memiliki komitmen tentang perlindungan anak. Pemerintah harus ikut andil dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Seperti terkait Undang-Undang yang telah ditetapkan haruslah benar-benar diterapkan bukan sekedar formalitas. Pemerintah juga perlu melakukan pencerahan tentang dampak kekerasan terhadap anak kepada masyarakat.

Adapun dari masyarakat mesti lebih taggap dan sadar akan keberadaan kekerasan pada anak sebagai masalah yang serius. Maka dengan hal itu, akan tumbuh keinginan dalam diri masyarakat untuk membantu seluruh upaya layanan, program maupun kebijakan yang terkait dengan pencegahan kekerasan pada anak.

Dengan demikian, upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak bukan lagi hal yang sulit, jika ada sinergi yang baik antara peran pemerintah dan masyarkat. Karena itu, penting membangun kesadaran akan peran bagaimana seharusnya dalam mendidik anak bukan dengan cara kekerasan yang dapat menimbukkan efek buruk bagi perkembangan anak pada masa yang akan datang. Terlebih pada lingkungan keluarga yang merupakan lingkungan terdekat bagi anak. Wallahu a’lam bisshowab.

Loading...

Baca Juga