FOKUSBERITA.ID – Kondisi harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang tak kunjung turun disebut Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto dengan Rakyat Subsidi Pertamina. Menurut penjelasan pemerintah, turunnya harga BBM tertahan karena besarnya keperluan operasional Pertamina.
Menurut Mulyanto, alasan Pemerintah untuk tidak menurunkan harga BBM di saat harga minyak dunia anjlok dinilai tidak logis dan terkesan mengada-ada. Semua data dan logika yang dipakai pemerintah untuk mempertahankan harga BBM, malah jadi fakta pendukung perlunya penyesuaian harga jual BBM.
Ia menjelaskan, fakta tersebut diperoleh dalam raker dengan Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Jumat (4/5/2020). Dalam raker tersebut Menteri ESDM menjelaskan beberapa alasan kenapa pemerintah tidak menurunkan harga BBM
“Menurut Tasrif, margin (selisih-red) harga minyak mentah dunia dengan harga jual BBM sangat minim dan dinamis. Sehingga sangat berisiko jika harus dilakukan penyesuaian tarif. Apalagi, di antara negara Asean harga minyak Indonesia relatif murah. Untuk itu Pemerintah memilih sikap wait and see untuk menyesuaikan harga BBM,” kata mantan Inspektur Jenderal Departemen Pertanian di Tangerang Selatan, Senin (11/5/2020).
Lanjut Mulyanto, sebenarnya ada alasan lain yang dipakai pemerintah untuk mempertahankan harga BBM. Namun alasan itu tidak dibuka secara transparan dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM tersebut.
“Kita sayangkan sikap Pemerintah yang tetap tidak mau menurunkan harga BBM. Padahal itu merupakan keputusan raker Komisi VII dengan Menteri ESDM pekan lalu,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI.
Mulyanto membeberkan, dengan asumsi harga minyak dunia yang sekitar 30 USD/barel (asumsi APBN 63 USD/barel) serta nilai kurs dollar sekarang sekitar 14.900 rupiah, keuntungan Pertamina diperkirakan dapat mencapai belasan triliun rupiah perbulan.
“Harusnya angka itu cukup untuk menjadikan harga BBM jauh lebih murah,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
Ia menuturkan, bahwa Komisi VII DPR RI pernah menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirut Pertamina beberapa waktu lalu. Menurut penuturan Mulyanto, saat itu Dirut Pertamina menjelaskan bahwa marjin keuntungan BBM tersebut digunakan untuk membeli crude oil domestik yang harganya lebih mahal dari minyak dunia, biaya pengoperasian tambang dan kilang di hulu, serta biaya operasional lainnya.
Mulyanto menekankan, dari keterangan tersebut sebenarnya sudah sangat jelas terlihat kondisi saat ini rakyat subsidi Pertamina. Karena marjin harga yang seharusnya dinikmati rakyat, berupa murahnya harga BBM, tertahan untuk menutupi keperluan operasional Pertamina.
“Jadi memang tidak keliru juga kalau dikatakan, bahwa dengan harga BBM yang masih tinggi ini, rakyat tengah mensubsidi operasional Pertamina,” tegasnya.
Doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology Jepang ini merasa kenyataan rakyat subdisi Pertamina ini tidak adil. Terlebih lagi saat ini rakyat sedang menderita karena pandemi covid-19.
“Ini tentu tidak adil. Di tengah penderitaan wabah Covid-19 ini, masyarakat justru dibebani harga BBM yang tinggi untuk ‘mensubsidi’ Pertamina,” tambah Mulyanto.
Ia pun mengingatkan pemerintah bahwa masyarakat saat ini mempertanyakan kemana larinya selisih keuntungan besar Pertamina. Karenanya, Mulaynto meminta agar pemerintah menjelaskan kondisi rakyat subsidi Pertamina secara terbuka. Jika tidak, ia khawatir akan muncul persepsi negatif rakyat terhadap independensi pemerintah.
“Bila Pemerintah tidak segera merespons pertanyaan publik ini secara transparan dan mudah dimengerti, maka akan menimbulkan kekecewaan dan suudzhon publik. Seolah pemerintah dikendalikan oleh mafia minyak,” tutupnya. (OSY)
