oleh

Tarif Listrik Melejit Rakyat Menjerit. Opini Denita

Tarif Listrik Melejit Rakyat Menjerit. Oleh: Denita, Pegiat Literasi.

Belakangan, masyarakat ramai mengeluhkan tagihan listrik yang melejit. Masyarakat mengeluhkan kenaikan yang hingga 4x lipat dan menduga ada kenaikan diam-diam dari PLN. Namun PLN sendiri mengelak telah menaikkan listrik selama masa pandemi. Justru kenaikan tagihan listrik dianggap wajar karena penggunaan yang meningkat karena WFH dan BDR

Merespons keluhan-keluhan tersebut, PT PLN (Persero) pun angkat suara. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril memastikan seluruh anggapan itu tidak benar. PLN tidak pernah menaikkan tarif listrik karena bukan kewenangan BUMN. “Pada intinya bahwa PLN itu tidak melakukan kenaikan tarif karena tarif itu adalah domain pemerintah. Kan sudah ada UU yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Jadi PLN tidak akan berani karena itu melanggar UU dan melanggar peraturan dan bisa dipidana bila menaikkan tarif,” ujar Bob dalam konferensi pers bertajuk ‘Tagihan Rekening Listrik Pascabayar’, Sabtu (6/6/2020). (Detik.com)

Ibarat jatuh dan tertimpa tangga begitulah nasib rakyat di negeri kaya SDA, namun hidup dalam kesulitan dengan berbagai pajak yang mencekik dan segala fasilitas umum yang di komersilkan. Semua tak lepas dari kebijakan dan gagalnya pemerintah dalam mengatur serta mengelola segala potensi negeri ini, yang mana hasil alam yang melimpah tak pernah dapat di rasakan oleh rakyat. Bahkan tidak ada rasa empati ketika rakyat kesulitan ekonomi di tengah pandemi pemerintah pun tega menaikan tarif listrik yang seharusnya menjadi hak pribumi. Kenaikan TDL yang terus melonjak tidak dipisahkan dari liberalisasi kelistrikan sejak UU ketenagalistrikan No 20 tahun 2002 disahkan. UU tersebut salah satunya mengatur soal unbundling vertikal yaitu memisahkan proses bisnis PLN menjadi beberapa usaha. PLN menjadi pembangkit, transmisi, distribusi hingga penjualan tenaga listrik. Unblinding vertikal ini akan bermuara pada liberalisasi listrik sebab mengatur pula pembukaan ruang yang luas bagi swasta.

Pemerintah dan PLN justru bertindak sebagai regulator saja. Pada akhirnya, UU ini tetap tak mampu memenuhi hak rakyat untuk mendapatkan energi listrik dengan mudah dan murah. Semua bermuara pada keuntungan semata.

Liberalisasi kelistrikan juga tidak lepas dari pengelolaan sumber daya alam yang buruk. Dominasi asing di sektor pertambangan kian mengkhawatirkan dan mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia. Saat ini sekitar 75 persen sumber daya alam Indonesia dikuasai asing (okezone.com).

Sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini merupakan akar masalah dari buruknya kelistrikan saat ini. Kapitalisme membiarkan persaingan bebas antarindividu maupun asing. Hal tersebut terjadi karena sistem ekonomi dalam kapitalisme dicirikan oleh kepemilikan barang modal atau pribadi; oleh investasi yang ditentukan oleh keputusan pribadi; juga oleh harga, produksi dan distribusi barang yang ditentukan terutama oleh persaingan di pasar bebas.(al-waie.id)

Sesungguhnya problematika kelistrikan ini dapat diatasi ketika pemerintah benar dalam mengurus negeri, dan sadar akan kewajibannya sebagai pengurus urusan rakyat yang kelak semua akan di pertanggung jawabkan. Terlebih di dalam Islam, listrik merupakan kepemilikn umum yang wajib dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Karena, Listrik merupakan kebutuhan pokok rakyat dan merupakan bentuk pelayanan masyarakat yang wajib dilakukan negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh menyerahkan penguasaan dan pengelolaan listrik kepada swasta sebagaimana mana negara juga tidak boleh menyerahkan penguasaan dan pengelolaan bahan baku pembangkit listrik kepada swasta. Hal ini karena listrik dan barang tambang yang jumlahnya sangat besar adalah milik umum yang tidak boleh dikuasai oleh swasta dan individu.

Berkaitan dengan ini Rasulullah saw bersabda: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.” (HR. Abu Daud). Termasuk dalam api disini adalah energi berupa listrik. Yang juga termasuk kepemilikan umum adalah barang tambang yang jumlahmya sangat besar.

Oleh karena itu, barang-barang tambang seperti migas, batubara, emas, perak, besi, tembaga, timah, dan lain sebagainya adalah kepemilikan umum. Dalam Islam, kepemilikan umum wajib dikelola oleh negara karena negara adalah wakil ummat. Kepemilikan umum tidak boleh dikuasai dan dikelola pribadi atau swasta apalagi pihak asing. Karena listrik termasuk milik umum, seharusnya listrik dapat diperoleh masyarakat dengan harga murah bahkan gratis jika negara ini menerapkan sistem Islam dalam mengatur serta mengelola sumber daya alam.

Wallahu A’lam

Loading...

Baca Juga