FOKUSBERITA. ID, Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025 –
Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) melalui Bidang Investasi dan Pariwisata mendesak PT Teladan Prima Agro (TPA)—perusahaan sawit yang dalam rekam jejak publik kerap dikaitkan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Widi Wardana—untuk melakukan audit lingkungan secara menyeluruh dan independen.
Ogy Sugianto, Kepala Bidang Investasi dan Pariwisata PP KAMMI, menyatakan bahwa dorongan ini lahir dari meningkatnya bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya Sumatra, dalam beberapa bulan terakhir.
“Ketika masyarakat Sumatra kembali dihantam banjir, longsor, dan kerusakan ekologis akibat deforestasi, perusahaan besar seperti PT Teladan Prima Agro harus berani membuka diri terhadap audit independen dan transparan. Ini bukan tuduhan—ini tuntutan evaluasi menyeluruh demi memastikan tidak ada praktik yang merugikan lingkungan,” tegas Ogy.
Menurut PP KAMMI, latar belakang bisnis Menteri Widi Wardana di sektor sawit menjadikan transparansi sebagai kewajiban moral yang tidak bisa ditawar.
“Sebagai pejabat publik, Menteri Widi Wardana memiliki beban etis untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang pernah atau masih dikaitkan dengannya memenuhi standar keberlanjutan tertinggi. Audit lingkungan PT Teladan Prima Agro adalah langkah minimal untuk merespons kegelisahan publik,” tambah Ogy.
PP KAMMI secara resmi menuntut PT Teladan Prima Agro untuk:
- Melakukan audit independen atas potensi deforestasi, perubahan tutupan hutan, dan dampak lingkungan lainnya.
- Mempublikasikan hasil audit secara terbuka—bukan hanya bagi pemegang saham, tetapi juga masyarakat luas.
- Memperkuat penerapan standar ESG serta kebijakan Zero Deforestation di seluruh rantai operasional.
- Berkolaborasi dengan lembaga lingkungan independen untuk melakukan verifikasi lapangan.
Menurut PP KAMMI, langkah ini penting untuk membuktikan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan sekaligus meredam kecurigaan publik yang kian meningkat terhadap industri perkebunan skala besar.
“Perusahaan besar harus menunjukkan transparansi. Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merusak lingkungan. PP KAMMI akan terus memantau dan siap mendorong lembaga negara menindaklanjuti jika audit ini diabaikan” Tutup Ogy. (TRA 001)
