Dinamika Penanganan Covid-19 di Indonesia, Opini Victor Hariyanto

HUKUM, NASIONAL, OPINI79 Dilihat

Dinamika Penanganan Covid-19 di Indonesia

Oleh: Victor Hariyanto (Mahasiswa Hukum STIH IBLAM)

Sejak pasien pertama corona ada di Indonesia, pemerintah mulai mempersiapkan diri. Korban pertama merupakan warga Depok, Jawa Barat. Mereka adalah pasangan Ibu (64 th) dan anak (31 th.) yang tertular dari seorang warga Jepang yang mereka temui sebelumnya pada sebuah acara. Keduanya secara resmi dinyatakan positif oleh Presiden RI Joko Widodo (2/03) lalu. Setelah sebelumnya warga Jepang tersebut dinyatakan positif saat kunjungannya di Malaysia.

Seperti tren penyebarannya yang begitu cepat mewabah di berbagai negara, di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Untuk mengantisipasinya, berbagai kebijakan baru pun diterbitkan. Di antaranya ialah Peraturan Pemerintah No. 21, Tahun 2020.

Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden No. 12, Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19), berserta aturan penunjang kedua kebijakan tersebut juga diteribitkan.

Kebijakan inilah yang kemudian menjadi dasar hukum bagi tiap-tiap pemerintah daerah dalam upayanya mengantisipasi dan memutus penyebaran wabah corona di wilayahnya. Selain itu juga bertujuan agar pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Tidak bergerak atau melakukan kebijakan sendiri-sendiri dalam upayanya menangani pandemi covid-19. Pemerintah sebenarnya telah memiliki tiga dasar payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan). Kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Sebelumnnya, menurut pakar hukum, Prof. Yusril Ihza Mahendra ketiga UU tersebut belum cukup memadai dalam kasus menangani covid-19. Penyebarannya yang massif dan mematikan secara global sepertinya memang diperlukan payung hukum yang lebih komperensif dan tegas.

Prof. Yusril Ihza Mahendra berpendapat, pemerintah perlu menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur sangsi hukum bagi pelanggarnya. “Soal sanksi, Permenkes memang tidak bisa disalahkan. Sanksi pidana misal, pelanggarnya dipenjara 1 tahun, atau dikurung 3 bulan, atau didenda Rp 1 miliar, itu hanya bisa diatur dalam UU. PP saja tidak bisa mengatur sanksi pidana.

Apalagi Permen (Peraturan Menteri Kesehatan -red). Nah, celakanya UU Karantina Kesehatan tidak mengatur masalah ini. Itu sebabnya sejak lebih sebulan yang lalu saya katakan sebaiknya Presiden terbitkan Perppu yang komprehensif untuk menghadapi Corona,” tutur Yusril (detiknews-05/04).

 

Pilihan dan Pertimbangan Kebijakan Pemerintah

Tetapi pemerintah memiliki pertimbangan PP dan Kepres sebagai pilihan. Terbitnya kedua kebijakan PP No. 21, Tahun 2020, Tentang PSBB dan Keputusan Presiden No. 12, Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disiase 2019, berserta aturan penunjang kedua kebijakan tersebut menjadi pilihan.

Dalam prosesnya, pengambilan kedua kebijakan ini juga mengalami dinamika yang rumit. Sebagian kalangan mengkritik upaya pemerintah yang dinilai sangat lambat mengambil tindakan. Kritik keras juga disampaikan masyarakat media sosial. Sebagian malah berupa hujatan pada pemerintah yang tidak konstruktif.

Untuk membendung opini yang tidak mendasar dan memiliki potensi sosial yang berakibat buruk bagi stabilitas keamanan, maka Kapolri menerbitkan tiga  kebijakan terkait penanggulangan covid-19. Pertama: Surat ST/1098/ IV/HUK.7.1/2020 tentang kejahatan siber.

Di mana di dalamnya mengatur sangsi bagi penghina kepala negara, pejabat pemerintah.; Kedua, Surat ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 tentang pembatasan sosial bersekala besar. Yang isinya berupa memberlakuan sangsi bagi para pelanggar PSBB.; Dan yang terakhir, Surat ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 berisi tentang tugas dan fungsi Reserse Kriminal dalam ketersediaan bahan pokok dan distribusi.

Pertimbangan berbagai aspek kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara melatarbelakangin-nya. Utamanya dampak sosial-ekonomi negara dan masyarakat Indonesia secara luas. Tenjadi pro dan kontra. Boleh jadi pemerintah memiliki pertimbangan yang hati-hati. Selain aspek kesehatan masyarakat, persoalan sosial-ekonomi yang muncul akibat sebuah kebijakan tertentu dan memiliki potensi dampak yang lebih besar, tentu menjadi pertimbangan tersendiri.

Tentu siapapun tidak menginginkan sebagaimana yang terjadi di India beberapa waktu ini. Pemberlakuan kebijakan lockdown (dan perpanjangan masanya) yang dikeluarkan Perdana Menteri Nerendra Modi berdampak pada krisis sosial-ekonomi.

Semua jalur bisnis berhenti secara tiba-tiba. PHK masal dilakukan. Aksi protes pun dilakukan ribuan buruh terdampak kebijakan tersebut dengan turun ke jalan. Protes buruh disambut tindakan represif aparat keamanan. Dan kerusuhan tak bisa dihindarkan. Dampak lainnya ialah, kelaparan, dan belasan orang tewas sia-sia. Demikian yang terjadi di India.

Data terbaru yang dirilis www.covid19.go.id per-hari ini (19/04) angka kasus corona di Indonesia mencapai 6.248 jiwa. Dengan catatan sembuh sebanyak 631 orang, dan 535 orang meninggal dunia. Catatan angka sembuh melampaui angka kematian tentu merupakan harapan. Tetapi kita masih harus bekerja keras. Bergotong-royong melakukan upaya itu sesuai porsinya masing-masing.

Tentu kita semua berharap musibah ini segera berlalu. Bukan saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Kita tidak menginginkan angka kasus dan kematian malah menjadi terus bertambah. Karenanya segala upaya yang dilakukan pemerintah dan dunia internasional dalam menanggulangi pandemi corona ini perlu didukung seluruh pihak.

Salahsatunya ialah dengan mematuhi segala kebijakan pemerintah dengan penuh kedisiplinan dan tanggung-jawab. Pemerintah mampu menopang kebutuhan hidup masyarakat tidak mampu, sampai penyebaran wabah covid benar-benar selesai. Semoga!

Loading...

Baca Juga