FOKUSBERITA.ID – Menjawab kegusaran perwakilan pencaker Papua Barat di lobi utama Kemempan RI, Jakarta, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, menyempatkan diri memberikan penjelasan tentang hasil pertemuan dengan Kemempan, Jumat (7/8/2020).
Perwakilan masyarakat dan pencaker Papua Barat yang ikut pada pertemuan Gubernur dan bupati/walikota se Papua Barat, bersama Kemenpan dan BAKN Indonesia, merasa kecewa dan melakukan protes dengan hasil pertemuan tersebut dikarenakan tidak memperoleh kepastian tentang kesimpulan hasil putusan rapat yang memuaskan.
Kekecewaan pencaker yang memprotes secara lantang, sempat membuat gaduh lobi utama Kemenpan dan mengundang perhatian media dan pihak keamanan setempat. Perwakilan pencaker Papua Barat menuntut Gubernur Papua Barat untuk memberikan penjelasan dan kepastian hasil pertemuan tersebut.
Dominggus Mandacan yang mendengar tuntutan perwakilan masyarakat, langsung menemui mereka di lobi utama, dan memberikan penjelasan tentang hasil pertemuan tersebut.
Dijelaskan Dominggus, masalah yang terjadi di dalam proses rekrutmen CPNS formasi 2018, dimana perwakilan pencaker merasa adanya lepas tanggung jawab dan saling lempar bola antara pusat dan daerah, dikarenakan adanya intervensi pihak-pihak lain.
“Tentang baku tolak-baku tolak antara pemerintah pusat dan daerah dikarenakan adanya intervensi pihak-pihak lain di luar pemerintah daerah, ada yang melalui kepala daerah, namun ada juga melalui pihak lain sehingga membingungkan pemerintah pusat, mau dengar pemerintah daerah atau berbagai pihak,“ kata Dominggus.
Tentang hasil pertemuan, Menteri PAN dan Kepala BAKN telah mendengar semua masukan dengan baik dan akan dilakukan kajian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hari ini juga, selepas pertemuan, Kemenpan tengah menyiapkan surat yang mengakomodir semua masukan, dan surat tersebut dapat dibawa pulang oleh Gubernur, Bupati dan Walikota se Papua Barat.
Terkait CPNS Formasi 2018, kepada kabupaten kota yang belum mengumumkan hasil CPNS Formasi 2018, dikembalikan kepada pemerintah daerah yang belum mengumumkan hasil untuk meninjau kembali dengan catatan presentase OAP 80 persen harus tercapai.
Untuk kabupaten yang sudah mengeluarkan pengumuman dan presentasi OAP kurang dari 80 persen seperti Manokwari, akan didorong formasi 2019, untuk mengakomodir hasil test yang sudah ada berdasarkan hasil yang sudah ada dan tetap mengacu pada rangking.
Walaupun mengacu pada rangking tetapi dikembalikan kepada bupati dan walikota masing-masing untuk melihat keterwakilan suku suku asli dan keterwakilan OAP, didata seluruhnya. Intinya, kebijakan memutuskan quota formasi cpns kepada pemerintah daerah.
Formasi 2019 didorong untuk menjawab presentasi OAP yang kurang pada formasi 2018, untuk diberikan kepada OAP, sehingga OAP dapat terakomodir tanpa melakukan tes lagi, hanya menggunakan sidik jari.
Mendengar penjelasan Gubernur Papua Barat, perwakilan pencaker dan masyarakat Papua Barat pun membubarkan diri dengan tertib. (HRN)
