oleh

Inkonsistensi Kebijakan: Bukti Kegagalan Demokrasi Menangani Wabah

Inkonsistensi Kebijakan: Bukti Kegagalan Demokrasi Menangani Wabah. Oleh: Sherly Agustina, M.Ag, Member Revowriter dan WCWH.

Dilansir dari Liputan6.com, viral penumpang pesawat di Bandara Soetta membludak tanpa Pshycal Distancing, hal ini terjadi setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merestui kembali beroperasinya seluruh moda transportasi sejak 7 Mei 2020 termasuk juga untuk penumpang pesawat. (15/05/20)

Penjelasan Menhub terkait dibuka kembali moda transportasi,  operasional diharuskan untuk melayani pengguna terkait urusan pekerjaan bukan mudik. Keputusan ini bagian dari penjabaran lebih lanjut terkait Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 Hijriyah.

Pelaksanaannya seluruh transportasi wajib menerapkan protokol penanganan virus covid-19, yang tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan covid-19.  Pelonggaran operasional moda transportasi membuat suasana di bandara ramai bahkan membludak. Dari foto yang beredar terlihat jelas antrean penumpang pesawat untuk memasuki ruang tunggu di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Tidak ada pengaturan jarak atau pshycal distancing antar penumpang sesuai arahan Gugus Tugas Covid-19.

Padahal sebelumnya pemerintah telah melakukan kebijakan sosial distancing, masyarakat stay di rumah, pekerja dirumahkan, pemberhentian sementara moda transportasi dan sekarang di beberapa daerah yang red zone diberlakukan PSBB. Selama PSBB diberlakukan, tak ada mudik terutama dari dan ke red zone. Namun, pemerintah berubah lagi dalam mengambil kebijakan salah satunya Menhub merestui kembali beroperasinya seluruh moda transportasi.

Jika demikian, bagaimana upaya mitigasi covid-19 akan tercapai? Kebijakan yang plin-plan ini mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak menguasai apa yang sebenarnya harus mereka lakukan ketika ada wabah. Dan kebijakan yang ada syarat kepentingan kelompok tertentu atau para pengusaha, misalnya penerbangan. Pemerintah lebih mengutamakan ekonomi dari pada keselamatan warganya.

Padahal kasus covid-19 semakin bertambah, hingga saat ini mencapai 22.750 kasus bertambah 479 kasus dari sebelumnya dan sebanyak 1.391 pasien meninggal dunia. (Kompas.com, 25/05/20). Angka yang kian meningkat sejak pertama diumumkan 2 kasus pada awal Maret 2020. Menjadi pertanyaan bagi negeri yang menerapkan demokrasi, di mana jargon dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat?

Inkonsistensi Kebijakan Menangani Wabah

Menurut Epidemolog Universitas Indonesia (UI) Hermawan Saputra, kebijakan pemerintah yang tak konsekuen, seperti pelonggaran aturan bepergian, dan parsial alias per daerah dinilai bisa menyebabkan munculnya gelombang kedua atau second wave virus corona di Indonesia. Selain itu, faktor lain pemicu gelombang kedua adalah pengelolaan kebijakan dan aturan yang parsial. Misalnya, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang hanya diberlakukan di beberapa daerah. Apalagi, jika tidak ada aturan ketat hilir mudik warga di perbatasan.

Senada, pengamat kebijakan publik Lisman Manurung menyoroti soal pengawasan mobilitas orang yang masih terpisah antar-daerah. Padahal, katanya, ini mesti dipantau ketat. Beliau pun menyarankan pemerintah perlu menerapkan aturan yang sistematis dari pusat, daerah, hingga lingkungan RT/RW untuk mengawasi arus mobilitas orang. (CNNIndonesia, 16/05/20)

Demokrasi yang diterapkan di negeri ini terbukti gagal dalam menangani wabah dan krisis yang menimpa akibat wabah. Ekonomi di negeri ini hampir mati oleh makhluk kecil bernama corona, oleh karenanya pemerintah mengambil kebijakan herd Immunity. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan yang diluncurkan baru-baru ini yaitu berdamai dengan corona agar aktivitas ekonomi bisa berjalan normal seperti biasa.  Opini yang dihembuskan ialah new life, new normal dan adaptasi baru. Seakan tak peduli jika  korban kian bertambah ketika wacana damai dengan corona ini benar-benar diterapkan.

Allah telah menunjukkan bahwa demokrasi tak layak dipakai untuk mengatur kehidupan manusia. Buktinya diuji dengan makhluk kecil bernama corona saja tak  berdaya sekalipun negara adi daya. Kasus infeksi virus corona di Amerika Serikat terus bertambah,  jumlah kasus kematian di Amerika Serikat (AS) semakin dekati 100.000 korban jiwa, dan menjadi yang tertinggi di dunia. Menyikapi hal ini koran New York Times memuat dalam covernya, Kematian di AS Dekati 100.000, Kerugian Yang Tak Terhitung (US Deaths Near 100.000, An Incalculable Loss). (CNBC Indonesia, 24/05/20)

Demokrasi Gagal, Islam Solusi

Islam  sistem yang paripurna memiliki semua solusi permasalahan karena memberikan solusi dengan memandang manusia sebagai manusia. Penanganan wabah sudah dicontohkan oleh Baginda Nabi di dalam hadisnya bahwa isolasi atau lockdown yang harus dilakukan, “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari)

Ini upaya efektif mencegah dan memutus rantai penyebaran wabah. Di dalam Islam pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya mengurus rakyat. Bahkan nyawa manusia sangat berharga. Sebagaimana sabda Nabi saw.: “Hilangnya  dunia, lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani).

Namun, jikapun tetap jatuh korban dari virus ini, Rasul sudah menjelaskan dalam sebuah hadis: “Orang yang mati syahid ada lima, yakni orang yang mati karena tho’un (wabah), orang yang mati karena menderita sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan dan orang yang mati syahid di jalan Allah.” (HR. Bukhari, no. 2829 dan Muslim, no. 1914).

Dalam Islam luar biasa, meninggal karena wabah mendapat pahala syahid. Tak ada yang sia-sia jika aturan Allah yang diterapkan di muka bumi. Lalu sistem ekonomi Islam mampu menjawab krisis ekonomi saat ini. Kas Baitul Mal daulah Islam memiliki banyak sumber pemasukan, di antaranya konsep kepemilikan yang diatur dengan begitu rapih. Kepemilikan individu, umum dan negara. Pengeluarannya pun sudah jelas, misalnya zakat khusus untuk 8 ashbaf yang telah Allah jelaskan di dalam Alquran (QS.  At-Taubah: 60).

Tidak ada yang namanya berhutang pada kaum kafir karena hal tersebut telah menggadaikan diri dan kehormatan sekaligus bunuh diri politik. Berbagai bukti sudah ditunjukkan gagalnya demokrasi memberikan solusi atas semua masalah yang terjadi saat ini. Masihkah manusia percaya dengan bualan demokrasi dan para pendukungnya? Hendaknya segera mencampakkan demokrasi jika ingin selamat dunia dan akhirat. Allah Swt. berfirman:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

”Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al Maidah ayat 50).

Allahu A’lam Bi Ash-Shawab

Loading...

Baca Juga