Ilusi Keadilan Dalam Sistem Demokrasi. Oleh: Ratna Munjiah, Pemerhati Sosial Masyarakat.
Jaksa menuntut dua penyerang Novel Baswedan dengan hukuman pidana selama 1 tahun penjara. Apa alasan jaksa memberikan tuntutan yang dinilai ringan?
Dalam pertimbangan surat tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2020), jaksa menyebut kedua terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke bagian wajah Novel. Menurut jaksa, kedua terdakwa hanya ingin menyiramkan cairan keras ke badan Novel.
“Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman cairan air keras ke Novel Baswedan ke badan. Namun mengenai kepala korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Novel Baswedan mengakibatkan tidak berfungsi mata kiri sebelah hingga cacat permanen,” ujar jaksa saat membacakan tuntutan.
Jaksa menyebut dakwaan primer yang didakwakan dalam kasus ini tidak terbukti. Oleh karena itu, jaksa hanya menuntut kedua terdakwa dengan dakwaan subsider.
“Oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer. Kemudian kami akan membuktikan dakwaan subsider. Dakwaan subsider melanggar Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP,” tambah jaksa.
Ketika dimintai keterangan seusai persidangan, jaksa mengatakan alasan selanjutnya memberikan tuntutan ringan adalah terdakwa mengakui perbuatannya. Selain itu, kedua terdakwa telah meminta maaf kepada Novel dan keluarga.(https://news.detik.com/berita/5049859/alasan-jaksa-tuntut-penyerang-novel-1-tahun-bui-tak-sengaja-lukai-mata?tag_from=news_mostcomment).
Perjuangan Novel Baswedan dalam mendapatkan keadilan hukum bukanlah perjuangan yang mudah, sekian lama kasusnya ditangani, namun setelah disidang ganjaran hukuman ditetapkan hanya satu tahun penjara. Padahal kasus penyerangan yang menimpa beliau bukanlah kasus ringan. Sejak peristiwa penyiraman air keras itu, Novel Baswedan praktis menepi dari aktivitas pemberantasan korupsi. Ketua Satgas KPK di kasus e-KTP itu pun tak lagi menangani pekara korupsi yang terjadi.
Setelah berjuang selama 3 tahun , setelah mendapati dampak dari penyiraman air keras yang menyebabkan mata kirinya buta permanen, sementara mata kanannya hanya memiliki 40-50 % kemampuan melihat, belum lagi dari sisi materi dan lainnya. Sungguh miris menyaksikan peradilan dalam kasus tersebut.
Peradilan ini dinilai irasional dan sekedar memenangkan kemauan penguasa. Carut marut sistem ini sudah semakin nyata, sistem demokrasi menghasilkan berbagai kebobrokan. Keadilan semakin jauh dari harapan. Menjadi sebuah ilusi mendapatkan keadilan dalam sistem demokrasi. Kasus ini menyempurnakan bukti bahwa semua aspek kekuasaan demokrasi seperti legislatif eksekutif dan yudikatif telah menunjukkan kegagalannya dalam memberantas tuntas korupsi dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan
Keadilan dalam sistem demokrasi menitikberatkan pada peraturan tertentu, memandang individu per individu, memandang perbedaaan kedudukan antara yang satu dan yang lainnya dan ini tertentu semakin menunjukan kezaliman sistem ini. Berbeda makna keadilan dalam sistem Islam. Dalam Islam keadilan mencakup seluruh rakyat tak ada perbedaan status dan jabatan, semuanya memiliki hak yang sama dalam perlindungan hukum.
Tanpa syariah Islam, terbukti kerusakan demi kerusakan akan terus mewarnai kehidupan ini. Saat aturan manusia yang diterapkan maka tentu kezaliman ini tak akan pernah berakhir.
Keadilan tidak akan pernah didapatkan dalam sistem buatan manusia, karena pada faktanya manusia bersifat lemah dan terbatas tentu hukum yang dihasilkan juga bersifat lemah dan terbatas, sehingga sangat mungkin yang terjadi bukannya menyelesaikan masalah tapi akan menambah masalah baru. Sehingga penganiayaan akan terus terjadi dan keamanan jiwa setiap orang tidak mendapatkan jaminan dalam sistem rusak ini, yang paling menyedihkan dengan dalih “Tidak Sengaja” seseorang mendapatkan hukuman ringan tidak menutup kemungkinan juga bisa lepas dari pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang dilakukan.
Sistem ini pun tak bisa mencegah dan tak bisa menjerakan manusia untuk berbuat aniaya terhadap orang lain; apakah bentuknya melukai, menyerang secara fisik, sampai membunuh jiwa.
Setiap hari media massa menyiarkan bagaimana dengan mudahnya seseorang menganiaya orang lain. Begitu gampangnya pula orang membunuh orang lain hanya gara-gara hal sepele.
Kondisi seperti ini tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam dibawah kepemimpinan seorang Khalifah akan mampu menjaga setiap jiwa dari tindakan penganiayaan sesama manusia. Ini adalah implementasi dari firman Allah SWT:
إِنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
Sesungguhnya siapa saja yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia, seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya (QS al-Maidah [5]: 32).
Jika ada orang yang melanggar ketentuan ini, Islam akan menjatuhkan sanksi yang keras; bisa dalam bentuk diyat [tebusan darah] atau qishâsh [dibunuh]. Ini sesuai dengan firman Allah SWT:
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Di dalam qishâsh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa (QS al-Baqarah [5]: 179).
Dengan demikian ketidakadilan dan kezaliman di muka bumi ini hanya bisa diselesaikan dengan diterapkannya sistem Islam dengan syariat-Nya secara Kaffah. Wallahua’lam





