FOKUSBERITA.ID, BULA – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kab. Seram Bagian Timur, menyayangkan sikap Pemda yang tidak merayakan HUT SBT tahun ini.
Dirinya memberikan tanggapan ini usai melihat ketidakpedulian Pemerintah Daerah untuk mengenang dan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kab. Seram Bagian Timur Ke-19.
Menurutnya, Hari Ulang Tahun (HUT) Kab. SBT merupakan satu identitas atau jati diri masyarakat SBT. Olehnya itu, wajib dikenang dan dirayakan oleh pemerintah daerah, apalagi Bupati dan Wakil Bupati juga termaksud pelaku sejarah dalam perjuangan percepatan pembentukan Kab. SBT.
“Sungguh ironis ketika HUT Kab. Seram Bagian Timur ke-19 ini tidak dikenang dan dirayakan serta melakukan pembenahan jalannya pemerintahan. Ucap Zul, saat dikonfirmasi lewat via Whatsapp. Rabu, (18/01/2023).
Ia soroti Khususnya sikap cuek Bupati Abdul Mukti Keliobas dan Wakil Bupati Idris Rumalutur yang tidak ada gerakan apapun saat jelang HUT SBT.
“kedua ini kan merupakan tokoh pejuang dari percepatan pembentukan Kabupaten SBT. Sungguh sangat di sayangkan, ketika hari yang paling bersejarah ini seng (tidak-red) dirayakan dan dikenang. Tapi beta (saya-red) yakin, bahwa Bupati dan Wakil Bupati pasti tidak melupakan sejarah.” Ungkap Zul.
Ia melanjutkan, kurang lebih sisa 2 (dua) tahun masa periodeisasi Bupati dan Wakil Bupati. Kiranya dengan momentum yang bersejarah ini harus dikenang sekaligus melakukan pembenahan kaitan dengan jalannya pemerintahan dan mengacu pada visi dan misi yang belum dijalankan di tahun sebelumnya. Terkhususnya, dalam upaya pemulihan pertumbuhan ekonomi dan Sumber Daya Manusia. Bukan berdiam diri ditempat dan menganggap, bahwa tidak ada apa-apa dan seakan-akan semua tugas Pekerjaan Rumah (PR) telah selesai.
Dengan perkembangan daerah hari ini, dimana kondisi sosial masyarakat dihegomoni dengan berbagai macam polemik. Pertama, persoalan penurunan ekonomi yang sangat drastis, minimnya lapangan kerja dan reformasi birokrasi belum stabil. Ini mestinya ada langkah-langkah baru dari pemerintah daerah, demi mencapai suatu perubahan berdasarkan tujuan dari pemekaran serta upaya melakukan terobosan pembangunan dengan bersandar pada visi dan misi.
“Kalau pun hanya sekedar berdiam dan tidak melakukan pembenahan, maka tentu masyarakat dan negeri “Ita Wotu Nusa” ini tetap menjadi penonton dalam rumahnya sendiri serta tertinggal dan tidak mencapai suatu perbaikan atau perubahan yang efektik, efesiensi dan berkelanjutan. Tutup Zul. (ZKL).
